YOGYA (KRjogja.com) – Sistem Informasi Kesehatan (Simkes) di Indonesia hingga saat ini dinilai masih kurang tertata. Setiap instansi kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas masih melakukan pendataan managemen kesehatan secara ter[isah dan belum terintegrasi. Hal tersebut berdampak pada rendahnya akurasi pembuatan kebijakan maupun keputusan dalam program layanan kesehatan.
Ketua Forum Informatika Kesehatan (FIKI) 2010, Anis Fuad mengungkapkan, Belum tertatanya simkes secara lengkap ini bisa membuat keputusan dalam program maupun kebijakan kesehatan menjadi tidak relevan dengan kondisi riil di masyarakat. Rendahnya tingkat penataan ini salah satunya dikarenakan minimnya jumlah sumber daya manusia (SDM) di bidang simkes yang bertugas mengurus keuangan, rekam medis, statistikasi, pranata komputer, dan manajemen menyeluruh lainnya.
“Padahal dengan estimasi jumlah rumah sakit di Indonesia yang mencapai 1.400 lebih, 500-an dinas kesehatan di seluruh kabupaten dan kota serta 8.000 lebih puskesmas se-Indonesia, maka kebutuhan untuk tenaga simkes kita adalah lebih dari 10.000 orang. Paling tidak dalam satu institusi kesehatan, jumlah tenaga tenaga simkes dibandingkan tenaga non kesehatan lainnya adalah 1:50 orang. Minimnya jumlah tenaga simkes ini menjadikan standarisasi data dan koordinasi program kesehatan pun tidak bisa dilakukan secara optimal,” ujarnya di Gedung Fakultas Kedokteran UGMSenin (11/10) terkait Konferensi FIKI yang akan digelar 25-26 Oktober mendatang.
Ia menuturkan, data dan informasi kesehatan memang semakin berkembang. Namun hingga kini belum diimbangi dengan pemanfaatan metode simkes karena memang SDM yang dibutuhkan tidak ada. Kalaupun ada lulusan sistem informasi, mereka lebih berminat ke sektor lain karena kontribusinya lebih banyak dibandingkan kesehatan.
“Sampai saat ini sendiri baru 4 perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi program studi simkes, seperti UGM, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Sehingga jumlah lulusan di bidang simkes hingga kini belum bisa memenuhi kebutuhan di berbagai instansi,” tuturnya.
Sementara itu, sekretaris Simkes 2010, Guardian Y Sanjaya menyatakan, pendataan simkes di berbagai instansi sampai saat ini masih bersifat parsial antar institusi. “Sehingga database di bidang kesehatan tidak bisa diintegrasikan secara online untuk dikembangkan bersama-sama. Karena itulah melalui konferensi informatika kesehatan yang akan kita gelar dalam waktu dekat ini diharapkan menjadi ajang berbagi pengalaman dan teknologi di bidang simkes. Sehingga nantinya akan memunculkan kesepakatan bersama dan rekomendasi dalam pengembangan simkes,” imbuhnya. (Ran)
Dalam rangka pengembangan dan pembinaan berkala untuk memenuhi standar mutu dan tata kelola nasional untuk naskah dan penerbitan ilmiah, Jurnal Berkala Ilmu Kedokteran (BIK), Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) bersama dengan Kementrian Pendidikan Nasional mengadakan Lokakarya Pengelolaan Naskah dan Pengelolaan Penerbitan hari ini, 19 Oktober 2010 di Gedung Pascasarjana Fakultas Kedokteran UGM. Menurut Prof. Dr. Mae Sri Hartati, M.Si, Apt sebagai ketua penyelenggara, acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk berupa karya ilmiah di bidang kedokteran dan kesehatan.