Site Visit pada FIKI 2017 Surabaya

Forum Informatika Kesehatan Indonesia (FIKI) tahun 2017 menghadirkan sesi site visit di instansi pemerintah Kota Surabaya yang telah mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja dan kapasitas pelayannya. Site visite kali ini dilaksanakan pada tanggal 7 November 2017 dengan menyambangi 2 (dua) instansi yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Surabaya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur. Melalui Tema FIKI 2017 ini yaitu Optimizing of HIS and ICT in Decision Making to Support SDGs, para peserta site visit diharapkan dapat menggali best practice penerapan sistem informasi untuk penerapan dalam lingkup kesehatan yang terintegrasi.

Setelah melakukan koordinasi di tempat pelaksanaan FIKI 2017 di Hotel Grand Mercure Surabaya, rombongan site visit yang dipimpin oleh ketua panitia FIKI 2017 drg. Arief Hargono, M.Kes bergerak menuju Dinas Kominfo Kota Surabaya di gedung Balaikota Surabaya. Setelah melakukan perjalanan menggunakan bis kampus Universitas Airlangga selama kurang lebih 15 menit, sampailah rombongan di tujuan. Rombongan yang berjumlah kurang lebih 20 orang ini kemudian diterima secara langsung oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kota Surabaya, Cahyo Utomo. Cahyo Utomo dalam presentasinya menjelaskan tentang sejauh mana penerapan sistem informasi di lingkup pemkot Surabaya dapat mendukung pelayanan publik secara lebih baik bagi masyarakat dan tentunya keberhasilannya dalam meningkatkan performa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih produktif. Lebih lanjut dijelaskan dalam kunjungan ini bahwa sistem yang digunakan diberi nama electonic government (e-Gov) yang didalamnya berisi beberapa layanan publik seperti e-Surat, Surabaya Single Window, e-Health, e-Wadul, e-Musrenbang, e-Budgeting, e-Project, e-Procurement, e-Delivery dan e-Controlling. Keberadaan e-Gov ini sangat membantu pemkot dalam mengelola pelayanan publik kepada kira-kira 3,2 juta jiwa menjadi lebih efisien dan menyentuh sampai kepada level paling bawah. Peran leadership terutama walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam implementasi sangat kuat sehingga seluruh perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga di Kota Surabaya harus memanfaatkan keberadaan e-Gov ini sampai pada level pelayanan di tingkat RT/RW.

Di level RT/RW, pemerintah membuka sebanyak-banyaknya kanal pengaduan (termasuk melalui media sosial) dan pelaporan masyarakat untuk terus mengoptimalkan layanan pemerintah termasuk didalamnya mengukur kinerja dari tiap OPD tadi sesuai kadar penilaian masyarakat. Sistem akan secara rutin menampilkan visualisasi 5 teratas OPD dengan penilaian kurang memuaskan sehingga secara real time pimpinan dapat memperbaiki apa yang masih menjadi kekurangan dari tiap pelayanan mereka. Hal ini merupakan suatu terobosan menarik untuk seluruh pelayanan publik di Indonesia termasuk aspek kesehatan. Karena dapat dilihat bagaimana teknologi yang tepat guna dapat terus mendorong dan membantu menunjang kehidupan yang lebih baik termasuk pelayanan pemerintah terhadap rakyatnya.

Hal menarik lainnya yang juga dipresentasikan adalah terkait dengan keberadaan Command Center di Mal Pelayanan Publik yang merupakan pelayanan terintegrasi yang mengatasi kondisi gawat darurat secara cepat. Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilibatkan, diantaranya Satpol PP, Bakesbangpol dan Linmas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan serta Pemadam Kebakaran. Seperti fasilitas “911” di USA, pemkot Surabaya menerapkan layanan service “112” untuk pelaporan masyarakat sehingga penanganan keluhan menjadi lebih terkoordinasi dengan rata-rata respon time 7 menit menjadikan ini merupkan yang tercepat diIndonesia.

Di sesi tanya jawab, Cahyo Utomo kembali menjelaskan perlunya menciptakan ekosistem teknologi yang kondusif didalam masyarakat agar masyarakat betul-betul melek teknologi untuk menunjang penerapan e-Gov. Tiap perangkat pimpinan RT/RW dan masyarakat dibekali fasilitas pembelajaran teknologi secara gratis di tingkat Kecamatan dalam bentuk Broadband Learning Center (BLC). BLC diharapkan akan membekali masyarakat dari usia muda sampai usia tua untuk memahami teknologi dasar yang terus berkembang untuk menunjang pemerintah daerah. Pemerintah Kota Surabaya juga membutuhkan waktu hingga 15 tahun untuk bisa mengoptimalkan sistem informasi sampai pada tahap seperti saat ini dengan segala hambatan dan tantangan sehingga pelajaran berharga yang dapat dipetika adalah perlu komitmen yang sungguh bila ingin mendapatkan manfaat nyata suatu sistem informasi.

Setelah mendapat banyak sekali infomasi berharga, rombongan berpamitan dan meninggalkan Balaikota untuk menuju Command Center di Mal Pelayanan Publik di Gedung eks-Siola Surabaya. Setibanya rombongan ditempat ini kami diajak menuju lantai 3 untuk melihat fasilitas yang ada didalmnya. Ketika masuk rombongan sangat terpesona dengan pemandangan yang dilihat. Terdapat 13 orang  yang secara terus-menerus menerima pengaduan masyarakat dengan dibantu 600 CCTV serta monitor pemantau baik untuk monitoring cuaca sampai pada lalu lintas. Keberadaan Command Center ini untuk memangkas birokrasi dalam menghadapi keluhan publik. Menurut penjelasan dari staf  Command Center bahwa terdapat 3 tim yang bergantian dengan terdiri dari 13 orang/tim dari masing-masing instansi baik dari kepolisian sampai pemadam kebakaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setelah masyarkat menghubungi nomor 112 dan menyampaikan pesan, operator akan meneruskan kepada petugas dilapangan yang telah siap-sedia selama 24 jam untuk langsung melakukan intervensi namun terkadang masih ada oknum masyarakat tidak bertanggung jawab yang memberikan laporan palsu. Dalam kesempatan itu rombongan mengabadikan tiap kegiatan dan hal-hal baru yang ditemui untuk dijadikan pelajaran berharga. Kurang lebih 20 menit kami menghabiskan waktu didalamnya, sesudah itu kami pun segera bertolak ke tujuan berikutnya yaitu Kantor BPBD Provinsi Jawa Timur.

Tim site visit kemudian melanjutkan perjalanan selama kurang lebih 30 menit menuju kantor BPBD Provinsi Jawa Timur di Jl. Letjen S. Parman No. 55, Waru, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Setibanya kami di tempat, kami disambut oleh tim Pusat Pengendalian Operasi Penanggulanan Bencana (Pusdalops PB). Widodo selaku perwakilan dari Pusdalops PB Jawa Timur menjelaskan secara singkat tentang tugas dan fungsi Pusdalops PB dalam penanganan bencana di Jawa Timur dan sekitarnya termasuk dengan BPBD di kota/kabupaten diseluruh Provinsi Jawa Timur. Dijelaskan pula bahwa dalam keadaan darurat bencana, mengkoordinasi penanggulangannya harus berbasis komunitas termasuk prosedur-prosedur yang tepat. Kerjasama lintas sektoral sangat penting termasuk bagaimana memaanfatkan teknologi informasi dalam mengumpulkan data sampai desiminasi pada masyarakat.

Hal menarik yang dijelaskan oleh pihak BPBD terkait sistem informasi kebencanaan, adalah adanya Sistem Informasi Terintegrasi Penanggulangan Bencana (SMART PB) yang terintegrasi dengan instansi lain untuk pengelolaan database kebencanaan. Adanya database ini akan membantu dalam menyimpan keseluruhan data kebencanaan baik yang telah, sedang dan akan terjadi termasuk wabah dan kejadian luar biasa (KLB) penyakit di masyarakat. Database kebencanaan ini dimaksudkan untuk prediksi kejadian dimasa yang akan datang sehinga menjadi masukan dalam perbaikan tupoksi pengendalian bencana termasuk juga sebagai early warning system (EWS).

Setelah bersama-sama mengikuti presentasi, rombongan diajak memasuki ruangan data center serta monitoring bencana yang merupakan ruangan koordinasi bagi pimpinan daerah provinsi Jawa Timur apabila terjadi bencana. Diruangan ini, terdapat banyak monitor dan komputer untuk pemantauan real time bagi status bencana. Termasuk didalamnya yang berasal dari BMKG atau satelit-satelit luar negeri. Terkait dengan pengelolaan teknologi informasi kebencanaan, BPBD Jatim juga menggunakan kanal-kanal informasi lain untuk desiminasi informasi kepada masyarakat seperti Orari/Radio Komunitas, Radio Swasta, Media Sosial dan Website.

Kontributor: Felix Fridom Mailoa, Erdiana Retnowulan dan Mochammad Kurniawan, SIMKES 2016