Health Data Standard, kapan kita akan mulai?

Salah satu yang menarik didiskusikan di FIKI 2013 Semarang yang diselenggarakan oleh Universitas Dian Nuswantoro adalah workshop health data standard. Workshop yang didukung oleh WHO Indonesia ini memaparkan pentingnya Indonesia dalam menyusun Health Data Standard (HDS) sesuai dengan kebutuhan spesifik negara. WHO sendiri dalam pemaparan oleh Jyotsna Chikersal (WHO-SEARO) menyebutkan inline-nya penyusunan HDS ini terhadap upaya global dalam Commission on Information Accountability (COIA), dimana penekanannya adalah pada sistem informasi kesehatan skala nasional. Jika dijabarkan lebih lanjut terdapat aspek inovasi (penggunaan teknologi informasi), dimana aspek standardisasai data menjadi aspek penting memperkuat sistem informasi kesehatan nasional. Disini peran HDS menjadi penting. Beberapa langkah pembentukan HDS di Indonesia antara lain:

1. Develop national eHealth architecture
2. National portfolio of health data standard
3. Enforce data standard
4. E-Health capacity building
5. Ongoing collaboration with all stakeholders

Menurut narasumber dari Kementrian Kesehatan (Rudy Kurniawan), Kementrian Dalam Negri dan Kementrian Kominfo (Teguh Arifiandi) beberapa aspek telah dipersiapkan antara lain:

• Assessment E-health untuk skala pusat menggunakan tools assessment COIA tools yang menunjukkan aspek kekuatan dan kelemahan sistem informasi kesehatan.
• Beberapa aktivitas telah dilakukan yang mengarah pada HDS yaitu pembuatan minimum dataset
• Beberapa standar telah diadopsi, mulai dari standard diagnosis medis (ICD-10) dan protokol pertukaran data (HL-7)
• Infrastruktur data center dalam proses pembangunana, dimana jaringan SIKNAS Online telah tersedia sejak beberapa tahun lalu.
• Regulasi penguatan sistem informasi kesehatan telah dibuat yang berupa PP terkait SIK, Road Map, dan Pedoman SIK
  – Tatakelola: core team, working group
  – Working group SNI akan mengambil
  – Standard internasional: ICD-10, kode fasilitas kesehatan (hospital and primary health center), MoU with Mendagri to use National ID
  – Standar reporting yang conventional (SP2TP dan SIRS)
  – Aplikasi: SIKDA Generik Puskesmas, SIMRS Generik
  – SDMX-HD for reporting systems dan HL7 for individual interoperability
  – Paling tidak bagus adalah keamanan/security aspects