Menkes menyatakan bahwa upaya pembangunan kesehatan membutuhkan banyak sumber daya untuk pengambilan keputusan. Saat ini yang terjadi adalah keterbatasan data dan informasi yang akurat dan tersedia dengan cepat. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang ada belum ideal dan belum dapat menjadi alat yang efektif untuk pengambilan keputusan.
Masalah klasik yang terjadi saat ini adalah pengelolaan data dan informasi belum terkoordinasi dengan baik; terdapat banyaknya overlap kegiatan dan pengelolaan data, di mana masing-masing unit mengumpulkan data sendiri, dengan instrumen yang berbeda di berbagai tingkat. Selain itu pengumpulan data belum dilakukan secara efisien juga dan kadang data yang dikumpulkan redundant, bahkan tidak diperlukan, dan belum di-share. Ini diakibatkan oleh SIK yang terfragmentasi. SIK yang saat ini dibangun hanya untuk satu unit dan untuk satu fungsi yang ada di bagian tersebut, namun belum daapt digunakan untuk dimanfaatkan unit lain untuk fungsi yang lain.
Karena adanya kenyataan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diperlukan penguatan kebijakan. Dengan berbagai pengaturan yang diharapkan dapat menjamin terselenggaranya SIKdengan baik. Penyelenggaraan SIK diatur oleh PP. Sekarang Pusdasure dan unit-unit pengelola lain sedang menyiapkan bahan rancangan PP tentang SIK dan juga aturan-aturan lain di bawahnya. Selalu ada peluang untuk memperbaiki, bukan berarti yang lalu lebih jelek.
Strategi penguatan e-Health baik untuk perorangan, kesehatan masyarakat dan administrasi kesehatan. Strategi selanjutnya adalah integrasi. Isyu di sekitar integrasi meliputi pengembangan, otoritas dan keterhubungan. Standarisasi menjadi hal yang krusial, mencakup kodifikasi, format dan struktur database. Standardisasi merupakan bagian yang penting dalam integrasi. Untuk standardsasi ini, Pusdasure menyiapkan health data dictionary yang nantinya harus digunakan semua orang sehingga semua data dapat berkomunikasi.
Strategi berikutnya adalah tenaga SIK. Sejak era desentralisasi sering dijumpai perpindahan staf yang cepat, sehingga SIK tidak dapat terselenggara dengan lancar. Meskipun tidak identik dengan komputerisasi, namun masa kini komputerisasi berkontribusi besar dalam pengembangan SIK di Indonesia karena mudah dilakukan. Isyu penting di antaranya pengambilan keputusan yang tidak dilandasi kenyataan, kurang tepat waktu, banyak informasi tidak akurat, duplikasi data, terlalu banyak, tidak fleksibel pemanfaatannya. Bervariasinya platform dan database juga merupakan isyu lain yang perlu diperhatikan untuk dijembatani.
E-government merupakan salah satu cara pemerintah untuk memenuhi tuntutan untuk melaksanakan good governance salah satunya dilakukan dengan modernisasi administrasi negara dengan aplikasi media dan informatika. Salah satu contoh adalah e-procurement. Tahun ini anggaran telah berhasil dihemat sampai dengan hampir 200 milyar karenanya. Sedangkan di Kemenkes, electronic registration diaplikasikan pada registrasi haji misalnya. Pendaftaran calon pegawai juga sudah mulai dikembangkan ke arah tersebut meskipun belum sempurna.
Cita-cita lain di Kemenkes, telemedicine untuk konsultasi diagnostik. Di Papua sedang dikembangkan e-learning juga untuk berhubungan jika ada permasalahan kesehatan. E-registry seperti obat dan sebagainya merupakan persoalan klasik. Yang untuk perorangan arahnya dilakukan untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan kualitas, keterjangkauan pelayanan. Sedangkan manfaat untuk kesehetan masyarakat adalah mengantisipasi kemungkinan kejadian luar biasa, misalnya dengan EWORS.
Konteks sistem informasi yang ideal adalah perangkat sistem yang memadai dan mencakup seluruh titik sumber data. Saat ini juga masih banyak terdapat kesenjangan digital. Upaya yang harus dilakukan tidak sedikit. Upaya ini juga perlu melibatkan semua komponen, dan ini sesuai dengan salah satu moto Kemenkes yaitu inklusif. Untuk mempercepat integrasi tersebut, harus ada national health data repository yang mampu menampung seluruh sumber data dan aplikasi yang dapat menjembatani sistem informasi yang ada.
Untuk mengembangkan sistem pendukung pengambilan keputusan yang terpadu dari pusat ke daerah tidak mudah. Pengembangan aplikasi sistem ini dimulai dari yang kecil sehingga dapat diimplementasikan di seluruh titik sumber data daerah sehingga dapat lebih cepat diperoleh hasilnya. Secara bersamaan harus dimulai aplikasi konsolidasi. Tidak lagi input data manual. Ini harus mulai dilakukan. Semuanya di Indonesia tidak mudah.
Menkes sempat menceritakan pengalaman mengikuti pertemuan para menteri kesehatan dari negara-negara maju di Paris. Dalam acara tersebut banyak menteri menyatakan kekurangan dana untuk kesehatan, padahal proporsinya sudah sangat besar dalam GDP. Topik pada pertemuan tersebut adalah : “Healthcare system when money is tight”. Tuntutan masyarakat juga semakin bertambah dengan kemajuan teknologi. Ini tidak dapat dihindari.
Menkes mengharapkan berbagai pengembangan SIK baik pusat daerah maupun swasta dapat bersinergi dengan standar yang disepakati bersama. Selain itu Menkes juga berharap konferensi dapat berlangsung dengan baik dapat diikuti kegiatan, bukan hanya semangat dan komitmen.
Unduh presentasi Menteri Kesehatan di sini : Peran Kementerian Kesehatan didalam standardisasi data dan informasi
